Home » Kepegawaian » Pemahaman SAKIP & Tata Cara Penyusunan LAKIP Terhadap Instansi Pemerintahan

Pemahaman SAKIP & Tata Cara Penyusunan LAKIP Terhadap Instansi Pemerintahan

Posted by Unknown on 02 December, 2015 Labels: Kepegawaian

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja

Maka dari itu kami akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Nasional dan mengundang Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dengan Tema :

Pemahaman SAKIP & Tata Cara Penyusunan LAKIP Terhadap Instansi Pemerintahan

No.	Tanggal Registrasi / Check In	Tanggal Check Out	Tempat Kegiatan
1.	Selasa, 1 maret 2016	Jum’at, 4 maret 2016	Hotel Mercure - Jakarta
2.	Kamis, 3 maret 2016	Minggu, 6 maret 2016	Hotel Oasis Amir - Jakarta
3.	Kamis, 10 maret 2016	Minggu, 13 maret 2016	Hotel Kedaton Braga - Bandung
4.	Senin, 14 maret 2016	Kamis, 17 maret 2016	Hotel Horison - Yogyakarta
5.	Kamis,17 maret 2016	Minggu, 20 maret 2016	Hotel Horison - Yogyakarta
6.	Senin, 21 maret 2016	Kamis, 24 maret 2016	Hotel Mercure - Jakarta
7.	Senin, 28 maret 2016	Kamis, 31 maret 2016	Hotel Oasis Amir - Jakarta

TEMA BIMTEK/DIKLAT KEUANGAN

1. Bimtek Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara.

2.Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

3. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4. Bimtek Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011).

5. Bimtek Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD.

6. Bimtek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

7. Bimtek Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

8. Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD.

9. Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

10.Bimtek Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

11.Bimtek Tata Cara Penyusunan RseleKA dan DPA Instansi Pemerintah.

12.Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.

13.Bimtek Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

14.Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013).

15.Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah.

16.Bimtek Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah.

17.Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah.

18.Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008.

19.Bimtek Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

20. Bimtek Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011).

TEMA BIMTEK ASET DAERAH

1.Bimtek Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara.

2.Bimtek Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah.

3.Bimtek Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset.

4.Bimtek Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA).

5.Bimtek Penata usahaan,Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah.

6.Bimtek Pengawasan,Evaluas dan Pelaporan Barang/Aset Milik Daerah.

7.Bimtek Pemeriksaan Atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah

TEMA BIMTEK PEMERINTAHAN

1.Bimtek Penyusunan RPJM Desa Dan Penyusunan APBD Desa.

2.Bimtek Penyusunan Dan Pembentukan BUMDes.

3.Bimtek Penatausahaan, Pelaporan, Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa.

4.Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.

5.Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

6.Bimtek Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Prosedur Penyusunan.

7.Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

8.Bimtek Kebijakan Kehumasan dan Keprotokoleran serta Peningkatan Kapasitas.

9.Bimtek Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Dengan Pemerintah Daerah Provinsi.

10.Bimtek Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

11.Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah.

TEMA BIMTEK KEPEGAWAIAN

1.Bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014.

2.Bimtek Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil.

3.Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian.

4.Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK).

5.Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

6.Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian.

7.Bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

8.Bimtek Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.

9.Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun.

10.Bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

TEMA BIMTEK KEARSIPAN

1.Bimtek Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center).

2.Bimtek Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.

3.Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009. dan Nomor 55 Tahun 2010.

4.Bimtek Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.

TEMA BIMTEK KEHUMASAN

1. Bimtek Manajemen Kehumasan Di Lingkup Pemerintah Daerah.

2. Bimtek Manajemen Kehumasan Di Lingkup Sekretariat DPRD.

TEMA BIMTEK PROTOKOLER

1. Bimtek Peningkatan Peran Dan Fungsi Protokoler.